Kedua pejabat yang hadir memenuhi panggilan adalah Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Ade Tri Ajikusumah, yang tiba pada pukul 09.41 WIB, serta Sekretaris Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Totoh Abdul Fatah, yang hadir lebih awal pada pukul 09.35 WIB.
Dalam sidang pembacaan pleidoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026), Nadiem menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa pemilik PT Blueray Cargo, John Field, sebelum menentukan apakah Djaka perlu dipanggil sebagai saksi atau dinaikkan statusnya menjadi tersangka.
Kedua tersangka yang akan ditahan tersebut adalah Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asrul Azis Taba.
Keputusan ini diambil untuk mengantisipasi terganggunya proses persidangan mengingat sejumlah saksi dalam kasus tersebut masih bertugas sebagai petugas haji di Arab Saudi.
Ledakan terjadi di bawah salah satu rumah panggung warga dan mengakibatkan kerusakan parah pada setidaknya enam hingga sepuluh unit rumah di sekitar titik kejadian.
dugaan korupsi tata kelola tambang nikel. Majelis Etik Ombudsman mengungkapkan setidaknya terdapat 12 hingga 14 laporan dugaan kasus hukum dan pelanggaran etik yang melibatkan Hery Susanto.
Kasatreskrim Polres Temanggung Iptu I Komang Mahendra Deputra mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memeriksa empat orang saksi dari pihak pengelola lokasi wisata.
TNI AL melalui Komando Armada (Koarmada) RI menggagalkan upaya penyelundupan mineral ilegal di Batam, Kepulauan Riau, yang diduga melanggar ketentuan kepabeanan dan tata niaga ekspor mineral dan batu bara.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyidik menemukan indikasi tekanan terhadap tenaga alih daya yang ditempatkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui perusahaan milik keluarga Fadia, PT Raja Nusantara Berjaya (RNB).