Dia mengungkapkan fakta terbaru yang sangat memprihatinkan. Sejak pelantikan 961 kepala daerah oleh presiden pada Februari 2025, KPK telah melakukan 10 OTT terhadap kepala daerah dengan berbagai modus korupsi.
Fasilitas mewah tersebut didapatkan dari Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), saat kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan pada 15 Februari 2026.
Generasi muda harus memahami bahwa isu korupsi dan kerusakan hukum bukan sekadar persoalan elite, melainkan berdampak langsung pada kesempatan kerja masyarakat.
Kejagung menyebut nilai kerugian sementara keuangan negara akibat korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) pada periode 2022-2024 mencapai Rp14,3 triliun
Tanpa instrumen hukum yang kuat dan kejelasan tarif resiprokal, risiko korupsi dan ketidakpastian hukum di sektor energi menjadi ancaman nyata bagi keuangan negara