Jaksa menilai bahwa Nadiem telah menyalahgunakan wewenangnya dengan mengarahkan spesifikasi pengadaan sehingga menjadikan Google sebagai satu-satunya penguasa ekosistem pendidikan di Indonesia.
Jaksa Agung mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah henti-hentinya mengingatkan para anggota kejaksaan untuk jangan coba-coba melakukan perbuatan tercela, seperti main-main kasus, apalagi korupsi.
Kejagung dalam menangani kasus Silfester terlihat setengah hati. Sebab, hingga detik ini tidak ada upaya pencekalan, penetapan buron hingga eksekusi yang dilakukan kejaksaan.
Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa. Perlindungan Negara diberikan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan.
Mantan Komisioner KPK ini khawatir jika kebijakan tersebut tidak dicabut. Sebab, kebijakan tersebut berpotensi menarik militer ke ranah sipil yang bertentangan dengan spirit reformasi 1998.
Presiden Korea Selatan (Korsel) yang ditahan, Yoon Suk-yeol (kiri), menghadiri sidang keempat pemakzulannya di pengadilan konstitusional di Seoul, Korsel, pada 23 Januari 2025. (Xinhua/Pool/SeongJoon Cho)