Pakar: Tidak Hanya Atasi Stunting, Program MBG Juga Sebagai Penggerak Ekonomi Daerah

Di Kabupaten Gorontalo sendiri, dapur MBG mulai aktif menyerap jagung lokal dan menggandeng Dinas Perikanan untuk menyuplai ikan tuna fillet tangkapan nelayan.

Tasyakuran Hardiknas 2026: Kemendikdasmen Beri Penghargaan Daerah dengan Validitas Data Terbaik

Validitas data adalah kunci utama dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan.

Digitalisasi Bansos Diperluas ke 42 Daerah

Pemerintah mulai memperluas piloting digitalisasi bantuan sosial (Bansos) ke 42 kabupaten/kota secara bertahap mulai Juni 2026

Komdigi Perluas Uji Coba Digitalisasi Bansos ke 42 Daerah Mulai Juni 2026

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Mira Tayyiba, mengatakan sistem ini dibangun untuk mengatasi persoalan data penerima bansos yang selama ini dinilai belum sinkron antarinstansi.

Menhan: Prajurit Muda Harus Selalu Siap Siaga di Daerah Operasi

Menhan juga mengingatkan  agar para prajurit untuk menjaga kekompakan, meningkatkan kemampuan bela diri, serta menumbuhkan rasa persaudaraan tanpa membedakan latar belakang suku maupun daerah asal.

Perkuat Ekonomi, OJK Dorong Pengembangan Potensi Daerah

Perkuat Ekonomi, OJK Dorong Pengembangan Potensi Daerah

Kemendikdasmen: Guru Daerah Tenang Mengajar Karena Terbitnya SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengatakan guru di daerah jadi lebih tenang mengajar karena terbitnya Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Menkomdigi: Balmon adalah Perpanjangan Tangan Negara di Daerah

“Balmon adalah wajah pemerintah di daerah. Ketika bencana datang, masyarakat tidak bertanya tupoksi, mereka mencari kehadiran negara

Prabowo Dorong Kampus Jadi Mitra Strategis Pemda Selesaikan Masalah Daerah

Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan

Kepala BSKDN Yusharto: Tekankan Sinergi Pusat, Daerah dan Perguruan Tinggi

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta penguatan peran strategis perguruan tinggi dalam memastikan implementasi kebijakan publik berjalan efektif, responsif, dan akuntabel.

Kemendagri Agus Fatoni: Dorong Daerah Lakukan Creative Financing

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mendorong pemerintah daerah (Pemda) melakukan creative financing di tengah ketidakpastian global dan keterbatasan fiskal daerah

Partisipasi TKA SD Tinggi di Berbagai Daerah, Cerminkan Kesiapan Sekolah dan Semangat Murid

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, TKA diikuti oleh 48.675 peserta didik. Dari total 2.014 sekolah peserta, hampir seluruhnya melaksanakan secara mandiri dengan moda daring.

Menteri LH Hanif Faisol: Ajak Masyarakat Pilah Sampah Guna Sukseskan PSEL di Daerah

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan keberhasilan Program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat dalam memilah sampah, mengingat teknologi yang digunakan membutuhkan sampah berkualitas untuk diolah menjadi energi

Peluang Putra Daerah Melalui Pemerataan Magang Nasional

Menaker Yassierli mengatakan pemerataan dalam pelaksanaan program Magang Nasional penting agar kesempatan memasuki dunia kerja bagi lulusan perguruan tinggi di daerah semakin terbuka

BMKG Prakirakan Hujan Lebat Hingga Sedang Guyur Sejumlah Daerah

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Indonesia diguyur hujan dengan beragam intensitas, mulai dari hujan berintensitas lebat hingga sedang pada Rabu.

DPR Dorong Revisi UU ASN untuk Permudah Mutasi dan Pemerataan Pegawai ke Daerah 3T

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan bahwa salah satu penyebab lemahnya pelayanan dasar di Papua adalah kekurangan sumber daya manusia atau ASN.