CARAPANDANG –  Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai mutasi besar-besaran terhadap pejabat tinggi di Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Negeri (Kajari) merupakan langkah  yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam menangkap koruptor sampai Antartika.

"Lewat Kejagung, Prabowo berupaya melakukan pembersihan menyeluruh terhadap praktik korupsi yang selama ini sudah mengakar kuat, baik di pusat maupun daerah," kata Amir dalam keterangannya, dikutip Kamis, 16 April 2026.

Dia mengatakan bahwa mutasi ini merupakan bentuk re-engineering dalam tubuh penegakan hukum. Dengan adanya mutase maka akan memutus jejaring lama sekaligus memperkuat kendali pusat terhadap aparat di daerah.

Selanjutnya dia mengatakan bahwa selama ini peran Kejaksaan Tinggi (Kejati) di tingkat Provinsi dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di tingkat kabupaten/kota belum optimal dalam memberantas korupsi. 

Padahal jika dilihat secara struktural, kedua institusi tersebut seharusnya menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penindakan. Namun, peran itu tidak dijalankan secara maksimal.

Sehingga dalam praktiknya, banyak kasus besar justru malah dapat diungkap oleh KPK dengan cara operasi tangkap tangan (OTT).

“Ini menunjukkan adanya persoalan serius, baik dari sisi keberanian, independensi maupun kemungkinan adanya kedekatan dengan kekuatan lokal,”ujarnya.