Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan terus memburu aset milik tersangka Mohammad Riza Chalid yang merupakan buronan (DPO) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) periode 2008-2015.
Prinsip fundamental dalam hukum pidana, yakni tiada pidana tanpa kesalahan, yang mensyaratkan adanya pembuktian kesalahan secara jelas terhadap seseorang sebelum dapat dijatuhi pidana.
Polda Metro Jaya masih mendalami laporan tentang pengancaman dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan salah satu lembaga publik di Tanah Air.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang
Kritik Novel tidak terbatas pada dugaan penggiringan opini. Ia juga menyoroti prosedur hukum yang dinilai janggal karena proses pelimpahan berkas perkara berlangsung tanpa adanya pemeriksaan terhadap korban.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers melontarkan kritik tajam terhadap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait penghilangan konten berita investigasi milik media Magdalene di platform Instagram.
Wakabareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin memaparkan rincian pengungkapan kasus yang terdiri dari 568 tempat kejadian perkara (TKP) pada 2025 dan 97 TKP pada 2026.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan bahwa pihak yang diamankan antara lain Kepala Kejari Karo Danke Rajagukguk, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), serta jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara Amsal Sitepu.
Pasangan artis Dude Herlino dan Alyssa Soebandono menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Kamis (2/4/2026), terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana senilai Rp2,4 triliun oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan saat ini berfokus untuk memanggil biro penyelenggara haji setelah menetapkan dua tersangka baru pada kasus dugaan korupsi kuota haji beberapa hari lalu.
Kekhawatiran tersebut disampaikan menyusul pelimpahan perkara dari Polda Metro Jaya ke Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI serta belum ditetapkannya status pelanggaran HAM oleh Komnas HAM hingga hari ke-17 pasca kejadian.