Kelompok garis keras Iran menilai kesepakatan yang dirundingkan tidak melindungi kepentingan nasional dan akan melemahkan posisi tawar Tehran atas Selat Hormuz.
Mereka juga menuding tim perunding telah memberikan terlalu banyak konsesi kepada AS.
Presiden AS Donald Trump melalui media sosial Truth Social mengumumkan bahwa kesepakatan kerangka kerja dengan Iran dijadwalkan ditandatangani pada Minggu (14/6/2026).
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga menyatakan kedua pihak telah menyetujui kerangka perdamaian dan Islamabad bersiap menggelar upacara penandatanganan elektronik.
Namun, Teheran tidak mengonfirmasi jadwal tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan kepada media pemerintah bahwa penandatanganan tidak akan terjadi dalam waktu dekat.
"Itu tidak akan terjadi besok," ujarnya, seraya menambahkan kesepakatan tetap mungkin tercapai dalam beberapa hari ke depan.
Menurut laporan Reuters, nota kesepahaman (MoU) yang dirundingkan berfokus pada pembukaan kembali Selat Hormuz dan pencabutan blokade laut AS.
Ketentuan draf yang tengah dibahas juga mencakup pencairan miliaran dolar aset Iran yang dibekukan serta keringanan sanksi terhadap ekspor minyak Iran sebagai imbalan atas pembukaan kembali jalur perairan strategis tersebut.
