Dalam kesempatan itu, Mahyeldi juga menekankan pentingnya perhutanan sosial sebagai bagian dari strategi mitigasi ekologis. Komitmen menjadikan Sumbar sebagai green province dinilai sejalan dengan upaya pengurangan risiko bencana berbasis lingkungan.
“Kelestarian hutan bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga bagian dari perlindungan masyarakat. Ini ikhtiar bersama untuk menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bappenas/ Menteri PPN, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah percepatan yang diusulkan Pemprov Sumbar. Saat ini, Bappenas sedang menyusun rencana induk sebagai dasar pelaksanaan rehab rekon di daerah terdampak bencana.
Ia juga mengatakan, Bappenas mendorong penguatan early warning system serta memastikan keterhubungan antara peringatan dini dan aksi cepat di lapangan.
"Bahkan kami berniat menjadikan Sumbar sebagai daerah percontohan model penanganan bencana,"ungkap Menteri PPN, Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy.
Selain itu, penguatan kelembagaan kebencanaan seperti BPBD dan pusat studi kebencanaan di perguruan tinggi dinilai krusial. Integrasi teknologi modern dengan kearifan lokal, seperti sistem peringatan tradisional masyarakat, juga akan diperkuat untuk kesiapsiagaan.
