“Dengan ditandatanganinya berita acara kesepakatan bersama KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 ini, maka kita akan melaksanakan tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangan masing-masing untuk pencapaian visi dan misi pembangunan tahun 2027,” ujar Iwan.
Menurutnya, kesepakatan tersebut tidak hanya merupakan bagian dari tugas dan kewajiban konstitusional, tetapi juga menjadi wujud aktualisasi prinsip kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
“Oleh karenanya, kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD ini perlu dibina secara optimal dalam koridor saling menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas, dan peran kita masing-masing,” katanya.
Wabup berharap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2027 nantinya dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia mengakui bahwa alokasi anggaran tahun 2027 masih menghadapi berbagai keterbatasan, namun pemerintah daerah tetap berkomitmen agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan bersama.
“Walaupun kami menyadari bahwa alokasi anggaran tahun 2027 masih jauh dari harapan kita bersama, namun dengan keterbatasan anggaran ini kami berharap roda pemerintahan dapat tetap berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Semoga dengan kesepakatan bersama KUA-PPAS ini akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Kabupaten Pohuwato,” ungkapnya.
