Anggota biro politik Hamas, Basem Naim, mengatakan melalui platform X bahwa kelompok tersebut berharap para mediator dan AS sebagai penjamin dapat mencegah pemerintah Netanyahu menghambat proses tersebut karena "alasan politik dan elektoral internal".
Mesir, yang merupakan salah satu mediator utama dalam perundingan gencatan senjata di Gaza, juga mendesak semua pihak untuk memenuhi komitmen mereka dan menahan diri dari tindakan yang dapat menghambat kemajuan.
Menlu Mesir Badr Abdelatty menekankan pentingnya mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati, termasuk akses kemanusiaan yang berkelanjutan, penarikan total pasukan Israel dari Gaza, serta pengaturan kehadiran Pasukan Stabilisasi Internasional.
Netanyahu juga menegaskan kembali bahwa "selama saya menjadi perdana menteri, negara Palestina tidak akan didirikan", sebuah posisi yang tampaknya bertentangan dengan tujuan yang dinyatakan dalam rencana tersebut untuk menciptakan kondisi bagi "jalur yang kredibel" menuju penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina.
Terlepas dari ketidakpastian tersebut, perundingan masih terus berlangsung. Netanyahu mengatakan Israel masih membahas dokumen tersebut dengan AS dan bahwa beberapa usulan di dalamnya dapat diterima oleh Israel.
Warga Palestina menghadiri pemakaman massal bagi 112 korban di Gaza City pada 4 Agustus 2026. (Carapandang/Xinhua/Rizek Abdeljawad)
